Karawang, 15 Oktober 2026 — Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), Direktorat Jenderal Tanaman Pangan - Kementerian Pertanian, terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan responsif melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) atau Public Hearing, Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Oryza sativa BBPOPT ini, menjadi ruang dialog dan kolaborasi antara penyelenggara layanan, pengguna layanan, serta para pemangku kepentingan untuk mendorong pelayanan yang semakin baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Forum ini diikuti oleh perwakilan Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementerian Pertanian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, berbagai unit pelaksana teknis, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), serta petani. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya sinergi dalam membangun pelayanan publik yang semakin efektif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOPT, Yuris Tiyanto, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas BBPOPT di bidang Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT). Pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif menjadi perhatian penting agar layanan BBPOPT semakin optimal dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan pertanian.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang bagi kami untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, saran, dan masukan dari para pengguna layanan serta pemangku kepentingan. Setiap masukan yang disampaikan sangat berarti sebagai bahan evaluasi dan pijakan bagi BBPOPT untuk terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Yuris.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat sinergi antara BBPOPT dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan mudah diakses. Komitmen bersama ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan dukungan BBPOPT terhadap upaya pengembangan teknologi P3OPT dan pembangunan pertanian berkelanjutan.
Pada sesi pemaparan, Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu Laboratorium BBPOPT menjelaskan berbagai layanan yang tersedia, mulai dari penyediaan produk agens pengendali hayati, benih refugia, pias Trichogramma, dan produk pestisida nabati, hingga identifikasi sampel OPT, pengujian mutu agens hayati, pengujian efikasi pestisida, serta bimbingan teknis teknologi P3OPT. Pelayanan juga didukung oleh pemanfaatan sistem digital, antara lain aplikasi SIP-LAB untuk layanan pengujian laboratorium dan SiFORTUNA sebagai sistem informasi peramalan OPT nasional.
Dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan turut disampaikan oleh perwakilan Biro OSDMA Kementerian Pertanian. Dalam forum tersebut, BBPOPT mendapat apresiasi atas kemajuan pelayanan publik yang ditunjukkan selama dua tahun terakhir. Apresiasi ini menjadi dorongan bagi BBPOPT untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat evaluasi berbasis data, serta meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan.
Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menekankan pentingnya penyebarluasan informasi standar pelayanan, kejelasan prosedur pengaduan, kepastian waktu penyelesaian layanan, serta penerapan mekanisme kompensasi apabila pelayanan tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang semakin jelas, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Antusiasme peserta juga terlihat dalam sesi diskusi. Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta menyampaikan manfaat informasi peramalan OPT untuk mendukung kesiapan menghadapi musim tanam. Dinas Pertanian Kabupaten Karawang mengapresiasi kerja sama dengan BBPOPT sebagai narasumber kegiatan Sekolah Lapang di sejumlah kecamatan. Sementara itu, SMKN 1 Cikampek menyampaikan harapan untuk memperluas kerjasama melalui kegiatan guru tamu, sebagai upaya mendukung peningkatan kompetensi peserta didik di bidang pertanian.
Masukan dari unit pelaksana teknis daerah, termasuk dari wilayah Maluku dan Nusa Tenggara Timur, turut memperkaya pembahasan mengenai akses terhadap layanan laboratorium, produk agens hayati, serta bimbingan teknis. Diskusi tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan akan kolaborasi dan pertukaran informasi antar lembaga dalam mendukung pengamatan dan pengendalian OPT di berbagai wilayah Indonesia.
Menanggapi aspirasi tersebut, BBPOPT menyampaikan mekanisme pengajuan layanan, termasuk permohonan narasumber bimbingan teknis dan guru tamu melalui surat resmi. BBPOPT juga menjelaskan pengembangan layanan produk laboratorium yang mulai menerapkan tarif produk sejak Oktober 2026, serta kanal pengaduan yang dapat diakses melalui website, media sosial, maupun penyampaian secara langsung.
Sebagai tindak lanjut, berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar pelayanan, memperjelas informasi layanan, menyederhanakan alur pengaduan, dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk komitmen bersama terhadap upaya perbaikan pelayanan.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, BBPOPT menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan membangun pelayanan yang profesional, terbuka, serta berintegritas. Penguatan kualitas layanan diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengguna layanan, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas petugas, penguatan sistem peringatan dini OPT, serta keberlanjutan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Semoga
